Perhutani Perkuat Sinergi Mitigasi Kekeringan Bersama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya menghadiri Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Kekeringan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya di Aula BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (5/8). Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Hadir dalam kegiatan tersebut Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Tasikmalaya Danu Prasetyo, beserta jajaran, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, TNI, Kepolisian, BMKG, Basarnas, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Tasikmalaya Danu Prasetyo menyampaikan bahwa Perhutani siap memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak musim kemarau, khususnya terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi prioritas melalui peningkatan patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat desa hutan, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan pemerintah daerah dan aparat terkait.

“Hutan merupakan aset yang harus dijaga bersama karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Perhutani berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan melalui patroli rutin, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan seluruh stakeholder agar kawasan hutan tetap aman dan lestari selama musim kemarau,” ujar Danu.

Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat langkah antisipasi dampak kekeringan melalui berbagai program, salah satunya penyediaan sumur bor di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan di setiap kecamatan. Menurutnya, upaya tersebut perlu didukung oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan serta perencanaan mitigasi yang berorientasi jangka panjang agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus berupaya menyediakan sumur bor di daerah-daerah yang rawan kekeringan di setiap kecamatan. Namun, penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi seluruh pihak, termasuk Perhutani dan stakeholder terkait, serta mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi jangka panjang agar masyarakat lebih siap menghadapi dampak musim kemarau di masa mendatang,” ungkap Asep.

Melalui rapat koordinasi ini, Perhutani KPH Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh stakeholder dalam menjaga kelestarian kawasan hutan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan kampanye Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, “Hutan Lestari, Harapan Negeri”, yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melangkah bersama merawat hutan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.(Kom-PHT/Tsm/Irbas)